RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Peduli dan Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan (DPD Gempur Sumsel) memadati halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (23/12/2024).
Aksi demonstrasi ini menjadi seruan keras untuk pemberantasan korupsi, dengan mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel segera mengevaluasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Sekretaris DPRD Sumsel.
Koordinator aksi, Hendri Zikwan, dengan lantang menyebutkan adanya indikasi penyimpangan anggaran di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.
Menurut Hendri, dugaan korupsi tersebut mencakup pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai aturan, transaksi dengan mitra fiktif, hingga perjalanan dinas fiktif.
BACA JUGA:Puluhan Senpi Berjejer di Mapolres Prabumulih, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
BACA JUGA:Diterjang Angin Puting Beliung, Dua Puskesmas Rusak Parah!
Hendri merinci tiga poin dugaan penyimpangan di Badan Kesbangpol. Pertama, pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan hingga merugikan keuangan negara Tahun Anggaran (TA) 2023.
Kedua, transaksi menggunakan pihak ketiga sebagai mitra fiktif tanpa bukti valid. Ketiga, perjalanan dinas fiktif yang juga merugikan negara.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumsel diduga terlibat dalam penyimpangan belanja jasa tenaga kebersihan pada TA 2023.
"Tidak hanya itu, indikasi mark up dan pengadaan barang/jasa fiktif juga mencuat di lingkungan Sekretariat DPRD Sumsel, termasuk perjalanan dinas yang tidak pernah terjadi," ujar Hendri.
BACA JUGA:9 Daerah di Sumsel Siaga Banjir dan Longsor, BMKG Peringatkan La Nina Berlanjut!
BACA JUGA:Danau Shuji Bawa Keajaiban! Warga Desa Lembak Berangkat Umroh Gratis Berkat Hasil Pengelolaan
Dalam orasinya, Gempur Sumsel mendesak PJ Gubernur Sumsel untuk segera mengambil tindakan tegas.
"Kami meminta Kepala Bapenda, Kepala Kesbangpol, dan Sekretaris DPRD Sumsel dievaluasi atau diberhentikan dari jabatannya," tegas Hendri.
Tanggapan Pemerintah