RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Kekeliruan umum yang sering terjadi dalam pembahasan sejarah adalah menyebut Majapahit dan Sriwijaya sebagai kerajaan, padahal kedua entitas tersebut sebenarnya merupakan kekaisaran atau kemaharajaan.
Suatu negara dapat disebut kekaisaran apabila memiliki negara bawahan atau wilayah jajahan, yang menjadi salah satu ciri khas kekaisaran.
Contoh nyata dalam sejarah adalah Indonesia yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang saat Perang Dunia II, di mana Indonesia menjadi negara jajahan Jepang.
Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa menjadi bagian dari kekaisaran ketika berada di bawah kendali politik atau militer negara lain.
BACA JUGA:Pertarungan Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi: Adu Kesaktian yang Legendaris
BACA JUGA:UEFA Perkenalkan Format Baru di Liga Champions 2024-2025
Jika kita merujuk pada Majapahit sebagai kekaisaran, maka penguasa-penguasa seperti Raden Wijaya hingga Brawijaya V sebenarnya adalah kaisar, bukan hanya raja.
Setiap penguasa Majapahit bergelar "Sri Maharaja," yang secara harfiah berarti raja di atas raja, setara dengan gelar kaisar dalam terminologi yang lebih luas.
Namun, dalam pembahasan sejarah Indonesia, ada kecenderungan untuk menurunkan status Majapahit dari kekaisaran menjadi kerajaan.
Ini mengakibatkan para pemimpinnya disebut sebagai raja, bukan kaisar.
Ketika kita membahas sejarah Jepang atau Tiongkok, para pemimpinnya sering disebut kaisar, yang memberikan kesan prestise dan superioritas.
BACA JUGA:Jaga Sinergitas, Lapas Empat Lawang Terima Kunjungan Anggota Polres Empat Lawang
BACA JUGA:Raden Walangsungsang: Pendiri Cirebon yang Berperan Besar dalam Sejarah Nusantara
Sebaliknya, pemimpin Majapahit sering kali hanya disebut raja, yang secara tidak langsung merendahkan status dan prestise kekaisaran tersebut.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: Apakah ini disebabkan oleh kemalasan untuk menulis kata-kata yang lebih panjang, seperti maharaja atau kaisar?