MUI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera memperbaiki tata kelola keuangan haji sesuai dengan Keputusan Ijtima' Ulama 2024 tersebut, guna menjaga integritas dan keadilan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia.
BACA JUGA:Kisah Keistimewaan dan Alternatif Cara Mendapatkan Undangan Haji Langka dari Raja Salman
BACA JUGA:Pemerintah Arab Saudi Gelar Razia Besar-Besaran, Buntut WNI Tertangkap Pakai Visa Haji Palsu
Keputusan ini diharapkan dapat membawa pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga hak-hak calon jamaah haji dan menjaga integritas serta keadilan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. **