EMPAT LAWANG, RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID - Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang, agenda penting dilaksanakan.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Persi SE, acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD dari berbagai Praksi, Komisi, dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Empat Lawang.
Ketua DPRD Empat Lawang, Persi SE, menjelaskan secara tegas bahwa LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) adalah laporan berupa informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
Hal ini menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
Di sisi lain, Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri, dalam sambutannya menekankan pentingnya penyampaian LKPJ sebagai bagian dari agenda rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2023 dapat disampaikan secara terbuka dan akuntabel kepada publik.
BACA JUGA:Vincent Kompany Minta Maaf
"Fauzan Khoiri juga menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ adalah agenda tahunan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," ungkap Fauzan.
Pada kesempatan ini, Pj Bupati juga tidak lupa menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang baik antara jajaran eksekutif (pemerintahan) dan jajaran legislatif (para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang).
Dia menekankan bahwa keberhasilan yang diraih adalah hasil dari kerjasama bersama, dan setiap kekurangan bisa diperbaiki melalui kolaborasi yang baik di antara kedua belah pihak.
BACA JUGA:Gerakan Pangan Murah (GPM) Dukung Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan menjelang Idul Fitri di Gelar
Dengan demikian, penyampaian LKPJ di DPRD Kabupaten Empat Lawang tidak hanya menjadi sebuah rutinitas administratif, tetapi juga menjadi simbol dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan kolaboratif demi kesejahteraan masyarakat. (*)