Karena pada saat itu Pansus yang baru mengetahui adanya Silpa tersebut, dan dengan minimnya data yang disampaikan dan terbatasnya waktu, hingga pihaknya dan Pansus sepakat untuk menyerahkan masalah tersebut kepada tim perumus untuk didalami.
Sepanjang sepengetahuannya tim perumus sebelumnya sudah melakukan rapat bersama TAPD, dengan dipimpin langsung Sekda Banyuasin, Bappeda, DPPKAD dan Dispenda.
BACA JUGA:Terpilih Menjadi Ketua Dewan Pers, Nanik : Kemerdekaan Pers Harus Kita Perkuat
Akan tetapi terkait hal itu tidak ada yang mampu menjelaskan tentang kelebihan anggaran Diknas tersebut, jadi secara teknis dinas bersangkutanlah yang bisa menjelaskannya, hingga rapat diskors untuk menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan.
Karena menurutnya jelas rapat itu harus direncanakan, dan tidak pernah ada Sidang Paripurna terjadi tiba-tiba begitu saja, dan ujuk-ujuk ada undangan Paripurna dari Sekwan yang ditandatangani Ketua DPRD Banyuasin, untuk sidak paripurna.
BACA JUGA:Kompak, Ketua dan Sekwan Bantah Oknum Anggota Dewan Jarang Ngantor
"Itulah kronologis kenapa Paripurna itu diskors dan kawan-kawan anggota DPRD lain menolak paripurna tersebut," tegasnya. **